Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KARANG TARUNA DIPO RATNA  MUDA

BAB I

                  ARTI NAMA DAN LAMBANG        

Nama DIPO RATNA  MUDA di ambil dari kata dipo yang berarti diponegoro yang merupakan pahlawan nasional yang identik dengan desa guwosari dan ratna diambil dari nama istri pangeran diponegoro yang bernama ratnaningsih dan ratna ningrum. Filosofi ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme generasi muda guwosari dan memiliki jiwa sosial serta perjuangan seperti pahlawan nasional diponegoro.

Arti lambang sesuai dengan buku pedoman karang taruna 2005.

BABA II

KEORGANISASIAN

Pasal 1

Kepengurusan

Ayat 1

Pengurus karang taruna DIPO RATNA MUDA berfungsi mengkoordinasikan anggota karang taruna di seluruh wilayah desa guwosari.

Ayat 2

Formasi Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari susunan pengurus karang taruna DIPO RATNA  MUDA terdiri atas

  1. Ketua
  2. ketua 1
  3. ketua 2
  4. sekretaris
  5. Sekretaris 1
  6. Sekretarus 2
  7. Bendahara
  8. Bendahara 1
  9. Bendahara 2

pengurus karang taruna didukung oleh seksi- seksi yang meliputi

  1. seksi pendidikan dan pelatihan
  2. seksi usaha kesejahteraan sosial & pengabdian masyarakat
  3. seksi Pariwisata dan Budaya
  4. seksi kelompok usaha bersama dan koperasi
  5. seksi kerohanian dan bina mental
  6. seksi Pemuda & Olahraga
  7. seksi lingkungan hidup
  8. seksi hubungan masayarakat dan kemitraan
  9. UPT Perpustakaan
  10. UPT Radio
  11. UPT PIKRR

Ayat 3

Wewenang Pengurus karang taruna DIPO RATNA  MUDA

Ketua berkewajiban :

  1. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan hasil temu karya karang taruna DIPO RATNA  MUDA.
  2. Mengadakan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan hasil ketetapan temu karya karang taruna DIPO RATNA  MUDA.

Ayat 4

Apabila Ketua berhalangan atau tidak mampu melaksanakan kewajiban maka Ketua  berhak melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada Wakil Ketua.

Ayat 5

Ketua berhak :

  1. Membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pengurus yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan keputusan karang taruna DIPO RATNA  MUDA.
  2. Meminta konsultasi dan menerima saran dari DPO yang berkaitan dengan kebijakan secara rasional.
  3. Ketua Umum berhak memilih, mengangkat dan memberhentikan Wakil Ketua, Sekreatris dan Bendahara beserta jajaran pengurusnya atas pertimbangan dan masukan dari anggota dan DPO.

Ayat 6

Wakil Ketua berkewajiban :

  1. Membantu Ketua dalam tugas-tugasnya.
  2. Bertanggung jawab kepada Ketua.

Ayat 7

Masa Jabatan Pengurus ialah satu periode yang mengacu pada pelaksanaan temu karya karang taruna DIPO RATNA  MUDA.

Ayat 8

  1. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh temu karya karang taruna DIPO RATNA  MUDA.
  2. Dalam keadaan luar biasa, Ketua  dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh temu karya luar biasa karang taruna DIPO RATNA  MUDA.

Ayat 9

Syarat-syarat Ketua Karang Taruna DIPO RATNA MUDA :

  1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Sehat jasmani dan rohani.
  3. Menjunjung tinggi pancasila dan UUD 45.
  4. Warga desa guwosari atau domisili guwosari
  5. Berusia 17-45 tahun
  6. Tidak mempunyai catatan kriminal dan atau sedang dalam proses hukum
  7. Pernah sebagai pengurus karang taruna unit sekurang-kurangnya 1 periode.
  8. Bukan merupakan pengurus partai politik
  9. Bersedia menjadi Ketua karang taruna DIPO RATNA  MUDA

Pasal 2

Pengurus karang taruna unit

Ayat 1

Pengurus karang taruna unit merupakan pelaksana organisasi di tingkat dusun yang mengkoordinasikan kerjanya ke pengurus karang taruna DIPO RATNA  MUDA

Ayat 2

Pengurus karang taruna unit terdiri dari semua dusun dalam lingkup desa guwosari

Ayat 3

Kepengurusan serta program karang taruna unit sepenuhnya di serahkan pada dusun masing-masing baik program maupun tata cara pemilihan dan karang taruna DIPO RATNA  MUDA hanya sebagai fungsi koordinatif.

Ayat 4

Ketua karang taruna unit berkewajiban :

  1. Melaksanakan hasil temu karya karang taruna DIPO RATNA MUDA.
  2. Mengadakan koordinasi sosialisasi pelaksanaan hasil ketetapan temu karya karang taruna DIPO RATNA MUDA.
  3. Memberikan informasi secara lisan maupun tertulis tentang program-program di karang taruna unit

Ayat 5

Masa jabatan karang taruna unit diserahkan sepenuhnya dalam musyawarah di unit masing masing tiap dusun.

Pasal 3

Dewan Pembina organisasi

Ayat 1

Dewan Pembina organsisasi KARANG TARUNA DIPO RATNA  MUDA adalah dewan konsultasi dan pengawas pengurus KARANG TARUNA DIPO RATNA  MUDA yang berada di luar struktur kepengurusan dalam hal ini lurah desa dan kabag kesra atau orang-orang yang ditunjuk dalam temu karya karang taruna.

Ayat 2

DPO bertugas :

  1. Mengawasi pelaksanaan AD/ART dan ketetapan temu karya KT DIPO RATNA  MUDA
  2. Menentukan hal-hal diluar KT DIPO RATNA MUDA yang tidak bertentangan dengan AD/ART.
  3. Menyelenggarakkan temukarya Luar Biasa bilamana diminta oleh mayoritas anggota karang taruna melalui KT unit.
  4. Menjaga tegaknya AD/ART DIPO RATNA MUDA.
  5. Memberikan masukan dan saran kepada Pengurus KT DIPO RATNA  MUDA dalam melakukan AD/ART dan ketetapan-ketetapan temu karya  KT DIPO RATNA  MUDA baik diminta atau tidak diminta.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 4

Anggota KARANG TARUNA DIPO RATNA  MUDA adalah stesel pasif berarti seluruh generasi muda atau komunitas usia 11-45 tahun otomatis jadi anggota yang selanjutnya disebut warga karangtaruna.

Pasal 5

Status kepengurusan dapat hilang apabila yang bersangkutan :

  1. Meninggal dunia;
  2. Menjadi pengurus partai politik
  3. Menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan KT DIPO RATNA  MUDA
  4. Gila atau hilang kesadaran secara permanen
  5. Terbukti melakukan tindak kriminalitas

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6

HAK ANGGOTA

 Ayat 1

Setiap anggota KT DIPO RATNA MUDA mempunyai hak suara dan hak bicara; hak dipilih dan hak memilih

Ayat 2

Setiap anggota KT DIPO RATNA MUDA berhak menggunakan atribut organisasi (lambang, bagde dan atribut KT DIPO RATNA MUDA lainnya)

Ayat 3

Setiap anggota KT DIPO RATNA MUDA berhak mengajukan usul, saran, ide dan kritik yang bersifat membangun

Ayat 4

Setiap anggota KT DIPO RATNA MUDA berhak menggunakan fasilitas DIPO RATNA  MUDA yang ditujukan untuk kepentingan bersama

Ayat 5

Setiap anggota KT DIPO RATNA MUDA berhak aktif dan ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KT DIPO RATNA MUDA yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan KT DIPO RATNA MUDA

Ayat 6

Setiap anggota KT DIPO RATNA MUDA berhak mengajukan usulan diadakannya temu karya luar biasa pada pengurus KT DIPO RATNA MUDA apabila terdapat indikasi terhadap pelanggaran AD/ART dan GBHK

Pasal 7

KEWAJIBAN ANGGOTA

Ayat 1

Setiap anggota KT DIPO RATNA MUDA wajib menjaga nama baik KT DIPO RATNA MUDA, menjunjung tinggi harkat dan martabat KT DIPO RATNA MUDA

Ayat 2

Setiap anggota KT DIPO RATNA MUDA wajib mentaati peraturan atau ketentuan yang telah ditentukan baik peraturan/ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan/ketentuan yang dibuat dan disepakati bersama.

BAB IV

SANKSI – SANKSI

Pasal 8

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang tertuang dalam hak dan kewajiban anggota akan diputuskan berdasarkan rapat-rapat yang diadakan dengan menghadirkan seluruh pengurus KT DIPO RATNA MUDA, DPO dan unsur lain yang dianggap perlu.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Struktur organisasi  KT DIPO RATNA MUDA adalah sebagai berikut :

(TERLAMPIR)

BAB VI

MEKANISME PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS KT DIPO RATNA MUDA

Pasal 10

Ayat 1

Ketua KT DIPO RATNA MUDA dipilih melalui Temu karya

Ayat 2

Masa jabatan Ketua KT DIPO RATNA MUDA selama 3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali

Ayat 3

Pengurus KT DIPO RATNA MUDA selain Ketua dipilih berdasarkan musawarah mufakat

Ayat 4

Apabila Ketua berhalangan tetap, maka untuk mengisi kekosongan pimpinan Wakil Ketua mengambil alih untuk sementara sampai diadakan pemilihan Ketua yang baru.

Pasal 11

Alasan berhalangan tetap :

1.Meninggal dunia;

2.Menjadi pengurus partai politik

3.Menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan KT DIPO RATNA  MUDA

4.Gila atau hilang kesadaran secara permanen

5.Terbukti melakukan tindak kriminalitas

BAB VII

TEMU KARYA

Pasal 12

TEMU KARYA

TEMU KARYA KT DIPO RATNA  MUDA adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang  diselenggarakan 3 tahun sekali

Pasal 13

TEMU KARYA KT DIPO RATNA  MUDA

berwenang sebagai berikut :

  1. Menetapkan AD/ART Garis-Garis Besar Haluan kerja ( GBHK ) dan peraturan-peraturan lainnya.
  2. Memilih, mengangkat dan memberhentikkan Ketua dan DPO
  3. Meminta, mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Ketua dan DPO setelah melaksanakan tugasnya.
  4. Menetapkan pokok-pokok pikiran KT DIPO RATNA  MUDA
  5. Menetapkan rekomendasi-rekomendasi yang diajukan.
  6. Pelantikan Ketua KT DIPO RATNA  MUDA terpilih dan serah terima jabatan

Pasal 14

TEMU KARYA KT DIPO RATNA  MUDA diselenggarakan sesuai masa bakti dalam SK keputusan lurah desa.

Pasal 15

Peserta Temu Karya terdiri dari :

  1. Pengurus Karang Taruna DIPO RATNA MUDA
  2. KT unit
  3. DPO

Pasal 16

TEMU KARYA LUAR BIASA

Ayat 1

Temu karya luar biasa diadakan atas usul anggota dengan jumlah minimal 2/3 dari  seluruh anggota KT DIPO RATNA  MUDA

Ayat 2

Temu karya luar biasa diadakan apabila situasi sangat penting dan darurat yang dianggap perlu

Ayat 3

Temu karya luar biasa diadakan apabila ada penyimpangan organisasi

Pasal 17

QUORUM

Ayat 1

Ketetapan temu karya KT DIPO RATNA  MUDA sah jika dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta temu karya yang diundang dan tergabung dalam keanggotaan KT DIPO RATNA  MUDA.

Ayat 2

Sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak tercapai maka temu karya dapat dilaksanakan apabila disepakati oleh minimal 2/3 dari keseluruhan peserta yang diundang dalam temu karya dan tergabung sebagai anggota KT DIPO RATNA  MUDA.

Pasal 18

Pengambilan keputusan

Ayat 1

Keputusan temu karya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Ayat 2

Apabila tidak mencapai mufakat maka dilakukan penundaan selama 2×5 menit untuk dilakukan lobby.

Ayat 3

Jika keputusan tidak tercapai secara mufakat, maka akan dilakukan voting dengan cara :

  1. Keputusan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak.
  2. Setiap anggota hanya memiliki hak satu suara dan tidak dapat diwakilkan.
  3. Anggota yang tidak hadir dalam Musyawarah dianggap menyetujui hasil mufakat.
  4. Temu karya atau temu karya luar biasa dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari jumlah anggota, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan  tidak tercapai maka temu karya atau temu karya luar biasa dianggap sah

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 19

Kekayaan

Ayat 1

Penggunaan dan pertanggungjawaban kekayaan diatur dengan peraturan sendiri sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam temu karya atau temu karya luar biasa yang diadakan khusus untuk itu

Pasal 21

Perubahan Anggaran Rumah Tangga harus disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir dalam musyawarah

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 22

Hasil temu karya KT DIPO RATNA  MUDA 10 Februari 2011 memberikan mandat kepada Ketua KT DIPO RATNA  MUDA terpilih periode 2016-2018 untuk menyusun kepengurusan Karang Taruna DIPO RATNA MUDA.

Pasal 23

Ayat 1

Apabila terdapat indikasi Ketua KT DIPO RATNA  MUDA melakukan penyelewengan terhadap AD/ART dan GBHK maka anggota KT DIPO RATNA  MUDA berhak mengadakan klarifikasi dan atau menyelenggarakan temu karya luar biasa

Ayat 2

Organisasi independen dapat berdiri kapan saja dan diakui oleh KT DIPO RATNA  MUDA dengan tetap menjalankan alur koordinasi kegiatan.

BAB XI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Kedudukan KT DIPO RATNA  MUDA adalah independen dibawah pengawasan dinas sosial bantul dan pemerintah desa guwosari

BAB XII

PENUTUP

Pasal 25

Ayat 1

Setiap anggota KT DIPO RATNA  MUDA dianggap telah mengetahui seluruh isi AD/ART

Ayat 2

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Ketua KT DIPO RATNA  MUDA terpilih.

Ayat 3

Dalam ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan yang di buat oleh Ketua KT DIPO RATNA  MUDA sebagaimana yang diatur dalam ayat satu diatas tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KT DIPO RATNA  MUDA

Ayat 4

Segala peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku

Ayat 5

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disyahkan

Ditetapkan di  : Rumah Makan Parang Tritis

Hari                 : Minggu

Tanggal           : 19 Desember 2015

Pukul               : 10.55 WIB

Ketua Sidang I

M.Aqimudin